5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained

5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained

Blog Article

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.

This stress also resulted in a worsening economic situation; two). The elite conspiracy, Particularly the ICMI Management, which withdrew guidance, mobilized demonstrations and urged the Management of the Majelis Permusyawaratan Rakyat

1 monumental case in point would be the entry of Laskar Jihad, a paramilitary team led by alumni of the Afghanistan war, to Maluku to participate in conflicts about religious troubles. The president firmly requested all security and intelligence apparatus to stop their entry, but there was no utmost effort, even allegations emerged which they had been deliberately specified space to go to. In the long run, Maluku conflict turned one of many entry factors with the Jemaah Islamiyah and al-Qaeda terrorism actions, a training camp and recruitment of new cells and networks, and therefore Baca selengkapnya sow the seeds of radical actions and terrorism that lived and unfold in Indonesia to today.

Meskipun Ancaman perang masih ada, tapi tak sehebat sebelum 1950. Karena itulah relasi intelijen dan negara terbangun nuansa konsolidasi politik.

Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.

Situasi berubah pasca-Dekrit 1950, di mana kebijakan Soekarno berorientasi pada sipil dan konsolidasi politik dalam negeri.

The federal government has also been accused by CSOs of not offering suitable safety to CSO Associates during the face of threats and violence. Through the 2017 Common Periodic Critique, Indonesia recognized four suggestions concerning the protection of human legal rights defenders;

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.

Like BPI, BAKIN does not only coordinate intelligence organizations during the ministry as well as armed service but additionally conducts intelligence operations. The transform to BIN, which was in the beginning regulated based upon Keputusan Presiden

The whole process of drafting the legislation on intelligence proposed within the 1998 reform deal was callous. There have been advantages and drawbacks concerning the need to have for this law, and the draft proposed by The federal government was seriously criticized. Continue to, the draft furnished the legislation enforcement authority to intelligence equipment with exceptional powers in civilian strategic intelligence operations.

Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.